Selama dua bulan, terhitung sejak Agustus hingga Oktober, Tim Pembaharu Desa (TPD) Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah bekerja keras melakukan sensus kesejahteraan warga berdasarkan indikator lokal di seluruh dusun. Indikator lokal yang digunakan saat sensus ialah indikator kesejahteraan yang ditentukan lewat musyawarah desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Agus Martono, Kepala Desa Wulungsari, keterlibatan masyarakat dalam menentukan indikator lokal tersebut merupakan salah satu sejarah penting bagi desa. Dalam pertemuan itu, kelompok-kelompok warga marjinal menjadi prioritas untuk diundang dan paling penting untuk didengarkan suaranya. Dengan demikian, menurut Agus, data sensus kesejahteraan yang dihasilkan bukan hanya sekedar menjadi valid, namun juga telah mencerminkan kepentingan kelompok warga miskin. Total warga desa Wulungsari 516 Kepala Keluarga (KK).
Kamis lalu (8/10/2015), TPD Wulungsari kembali berkumpul untuk melakukan musyawarah di gedung balai desa. Musyawarah kali ini untuk membahas dan memverfikasi hasil data sensus yang sudah dikerjakan. Dari proses sensus dan entri data yang sudah dikerjakan oleh anggota TPD, terdapat beberapa temuan dan catatan menarik, diantaranya:
1. Masih banyaknya warga yang tidak mengisi formulir sensus dengan lengkap.
2. Ada anggapan bahwa sensus yang dilakukan oleh TPD merupakan sensus untuk menyalurkan bantuan.
3. Terdapat beberapa kelompok warga yang tak acuh terhadap kedatangan anggota tim TPD.
Dari temuan tersebut, TPD menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya menjadi milik warga desa. Hal inilah yang menyebabkan munculnya beberapa respon yang tidak positif dari sebagian kelompok warga. Selain itu, TPD juga menyadari bahwa dalam kegiatan sensus yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan seharusnya menggunakan pendekatan kultural agar terjadi dialog yang lebih cair antara TPD dan warga saat sensus. Terkait temuan ini, TPD rencananya akan merombak beberapa pendekatan untuk kegiatan sensus di tahun mendatang.
Perempuan dan TPD Wulungsari
Catatan menarik proses sensus yang dilakukan oleh anggota TPD perempuan cenderung lebih lancar. Menurut Sofia, anggota TPD Wulungsari, hal itu dipengaruhi oleh pendekatan yang dilakukan oleh kaum perempuan biasanya lebih cair dan lebih diterima oleh warga. Selain itu, tak bisa dipungkiri bahwa peran anggota perempuan TPD Wulungsari lebih signifikan dan lebih aktif daripada anggota TPD kaum laki-laki. Sehingga dalam proses sensus di lapangan anggota TPD perempuan lebih memiliki peran penting.
Pasca verifikasi data oleh anggota TPD ini, rencananya TPD akan melanjutkannnya dengan kegiatan verfikasi yang lebih luas yaitu melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Proses ini, menurut Sofia akan mengundang kelompok perempuan dari beberapa kelas sosial, khususnya kelompok miskin. Ia menyatakan bahwa verifikasi yang akan mengikutsertakan warga nanti bertujuan agar rencana pembangunan Desa Wulungsari ke depan benar-benar dapat menyerap beberapa kepentingan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Untuk itu, ia dan beberapa anggota TPD perempuan lainnya akan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.
Sofia menambahkan bahwa sensus kejahteraan dengan indikator lokal ini sudah sangat baik sebagai langkah awal untuk menekan beberapa konflik sosial yang sering muncul di desa. Karena dalam prosesnya warga desa benar-benar mulai diajak untuk berdialog dalam melihat kondisi sosial desanya sendiri.
Anggota TPD perempuan lainnya, Ning, juga berpendapat tak kalah penting. Ia mengatakan bahwa tanpa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, maka pembangunan yang akan dilakukan tidak akan mendalam. Baginya, kaum perempuan memiliki penalaran yang lebih mendalam karena peran gandanya selama ini yaitu mengurusi wilayah domestik dan perekonomian rumah tangga.
Di sela-sela kegiatan verifikasi ini, anggota TPD juga mulai memeriksa kembali dokumen aset dan kewenangan yang telah mereka susun. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan dalam persiapan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Mereka menjadwalkan akhir bulan Oktober review RPJMDesa sudah bisa dilakukan dengan pra-kegiatan berupa menyebarkan beberapa formulir usulan program pembangunan dan beberapa pertemuan langsung dengan warga lewat musyawarah desa.
